DAERAH

Acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023

INTINEWS.CO.ID, DAERAH Acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023. Di Negara ini, si terpidana korupsi serasa tidak ada malunya telah melakukannya, bangga kembali menjadi publik figur, bahkan mereka (koruptor) mencalonkan diri menjadi Caleg atau Kepala Daerah. Kenapa di negara ini banyak oknum pejabat/berpangkat melakukan korupsi, kolusi, dan gratifikasi? Apakah karena hukumannya ringan, mudahnya dapat remisi, dan berkali-kali diberikan remisi?

Acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2023
Ilustrasi dokumentasi INTINEWS.co.id, (13/12).

Bahaya laten korupsi seperti dianggap remeh, padahal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations) telah menyatukan pandangan negara-negara bahwa korupsi merupakan musuh bersama karena dampak buruk yang ditimbulkannya dan merupakan bentuk komitmen dunia dalam melawan korupsi, serta untuk meningkatkan kesadaran dan peran Konvensi dalam memberantas dan mencegahnya. Oleh karena itu diperingati setiap tanggal 9 Desember sebagai Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan peringatan Hakordia Tahun 2023, di Istora Gelora Bung Karno (Istora Senayan), Jakarta, pada hari Selasa, (12/12/2023). Acara yang diselenggarakan KPK ini dibuka langsung oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi), yang dihadiri diantaranya seperti:

  • Jajaran Pimpinan KPK,
  • Jajaran Menteri,
  • Pimpinan Lembaga,
  • Kepala Daerah Baik Gubernur, Bupati Dan Walikota Di Seluruh Indonesia.

Baca juga: Luar Biasa Tim Tipikor Satreskrim Polresta Tanjungpinang Berhasil Merampungkan Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Pelabuhan Dompak Tahap 6 Tahun 2015

Presiden Jokowi mengatakan bahwa sejak Tahun 2004-2022, banyak Pejabat yang sudah ditangkap dan dipenjara akibat tindak Pidana Korupsi, yang terdiri dari:

  • 344 Orang Pimpinan dan Anggota DPR dan DPRD,
  • 38 Menteri dan Kepala Lembaga,
  • 24 Gubernur,
  • 162 Bupati dan Walikota,
  • 31 Hakim,
  • 8 Komisioner,
  • 415 Orang dari pihak Swasta.

“Tidak ada Negara lain yang memenjarakan Pejabatnya akibat Korupsi sebanyak Negara Kita di Indonesia. Dengan begitu banyaknya Pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah Korupsi bisa berhenti atau berkurang? Ternyata sampai sekarang masih Kita temukan kasus Korupsi. Artinya Kita perlu mengevaluasi total,” ucapnya.

Baca juga: Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai Berupa Kuota Rokok Di FTZ Tanjungpinang Kerugian Negara Mencapai Ratusan Miliar Rupiah

Presiden Jokowi mengatakan, perlunya memperkuat sistem pencegahan termasuk memperkuat SDM, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan dan lain-lain.  Termasuk membuat berbagai Platform Elektronik mulai E-Katalog, Platform Perizinan Online Single Submission (OSS), Pajak Online, Sertifikat Online dan lain-lain. Hal ini sebagai upaya memagari agar tidak ada pihak-pihak yang melakukan Korupsi.

“Sekali lagi Saya mengajak Kita semua bersama-sama mencegah tindak Pidana Korupsi dan memberikan efek jera kepada Para Pejabat yang melakukan Korupsi,” ucapnya.

Pimpinan KPK, MenPAN-RB, beberapa Kepala Lembaga dan Gubernur melakukan launching Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI yang merupakan Integrasi Data Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Pusat dan Daerah.

(Redaksi/Popy)

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!